Ada kearifan kuno yang amat terkenal di kalangan masyarakat China berbunyi: yi kung yi san yang secara harfiah berarti “Kakek tua memindahkan gunung”.

Alkisah, hiduplah seorang kakek tua bersama anak, mantu, dan cucu di sebuah dusun miskin. Untuk mempertahankan hidupnya, tiap hari mereka menjual hasil sawah-ladangnya ke pasar, tetapi memerlukan perjuangan berat karena harus melintasi gunung yang menghalangi rumah mereka untuk sampai ke pasar. Di usianya yang sudah senja, kakek itu merenung dan sedih, berpikir keras bagaimana caranya agar kehidupannya yang berat jangan sampai menimpa anak cucu. Perjalanan berat tiap hari melintas gunung untuk ke pasar harus berakhir. Maka “Aha!”, muncul ide untuk menggali memindahkan gunung itu bersama anak, mantu, dan cucunya. Keesokan harinya, dimulailah pekerjaan itu.

Rupanya cita-cita besar untuk memindahkan gunung itu tersebar ke mana-mana sehingga suatu hari datanglah orang yang dianggap paling pintar di daerah itu. Katanya, “Hai kakek tua yang bodoh. Rupanya otakmu sudah tidak normal. Dengan usiamu yang senja dan badanmu yang kian rapuh, mana mungkin kamu bisa memindahkan gunung. Berhentilah daripada membuang tenaga sia-sia.”

Mendengar kritik sinis itu, kakek menjawab, “Kamu tahu, sampai kapan pun gunung itu tak akan tumbuh, sedangkan keturunanku selalu bertambah. Kalaupun aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mulia ini, keturunanku akan meneruskan agar kelak hidup mereka jauh lebih makmur dan bahagia ketimbang diriku.”

Pemimpin bervisi

Demikianlah, kita menyaksikan perkembangan bangsa China dengan proyek-proyek besar yang berlangsung dari abad ke abad. Jumlah penduduknya yang 1,3 miliar jangan menjadi beban, tetapi disulap menjadi aset produktif. Cerita kakek tua itu mengajarkan tiga hal.

Pertama, seorang pemimpin harus visioner, mampu melihat ke depan bagaimana membuat perencanaan strategis jangka panjang agar bangsa dan rakyatnya kian maju, bukan terperosok mundur.

Kedua, mampu menggerakkan orang-orang terdekatnya sehingga muncul teamwork yang solid dan antusias untuk melaksanakan visinya.

Ketiga, memiliki inisiatif yang bisa dijelaskan kepada orang lain sehingga memperoleh dukungan luas dari rakyatnya.

Sosok kakek tua itu bisa saja dilekatkan pada presiden, menteri, atau DPR. Pertanyaannya, apakah mereka memiliki visi dan program jangka panjang untuk menuntaskan derita rakyat serta ketertinggalan bangsa dalam percaturan global? Atau cukup puas dengan agenda pendek untuk memenangi proyek pemilu dan pilkada tanpa agenda jelas dan komitmen moral politik yang kuat? Lalu gunung yang harus ditaklukkan saat ini cukup banyak, antara lain korupsi, rendahnya mutu pendidikan, kurangnya lapangan kerja, dan utang negara. Hal-hal itu saling terkait, penyelesaiannya harus serentak.

Pada tataran wacana, para pemimpin dan politisi memiliki wawasan dan keinginan memajukan bangsa. Pertanyaannya, mulai dari mana dan bagaimana melakukannya? Sosiolog Ibnu Khaldun berpendapat, bagi masyarakat tradisional semua perubahan dan perbaikan itu harus dimulai dari jajaran elite penguasanya. Ada ungkapannya yang amat terkenal, “Agama sang raja adalah rajanya agama”. Dengan mengamati penyebaran agama-agama besar dunia, Ibnu Khaldun berkesimpulan, agama dan perilaku rakyat akan mengikuti agama dan perilaku penguasanya.

Teori ini juga membantu menjelaskan mengapa Islam begitu mudah dan damai menyebar di seluruh pelosok nusantara, khususnya di Jawa, padahal sebelumnya merupakan pusat-pusat kekuasaan Hindu-Buddha dengan warisan yang amat monumental, Candi Borobudur, Mendut, dan Prambanan. Ketika raja-raja Jawa memeluk Islam, rakyat pun ikut agama raja. Hubungan patron-client relationship (PCR) inilah yang pernah dimanfaatkan Orde Baru untuk memobilisasi massa dengan jalur ABG (ABRI, Golkar, dan Birokrat).

Sayang, ada satu variabel yang dilupakan Pak Harto sebagai “raja” saat itu, yang amat prinsipiil, yaitu keteladanan keluarga dan konco-konco dekatnya bebas dari korupsi dan keteladanan untuk mencintai ilmu pengetahuan setinggi mungkin berupa pendidikan formal. Akibat kelengahan dua hal ini amat besar bagi bangsa dan amat berat bagi presiden berikutnya. Bangsa ini didera problem ekonomi yang belum kunjung selesai, korupsi yang kuat berakar pada birokrasi, serta mutu pendidikan yang rendah. Kita memerlukan semangat yi kung yi san dengan dukungan dan komitmen moral intelektual dari semua elite pemerintah dan parpol untuk meraih fajar Indonesia baru.

Jangka pendek

Pendakian bangsa ini masih jauh. Ritual pemilu dan pilkada dari waktu ke waktu harus dilakukan karena merupakan prasyarat tegaknya demokrasi. Namun, ribut-ribut politik dan demokrasi tanpa visi, program strategis jangka panjang, dan minus aktor politik berkualitas hanya akan menghabiskan energi. Persis apa yang terjadi saat ini, rakyat Indonesia melalui kebijakan pemerintah setiap tahun dipaksa mengeluarkan subsidi bahan bakar kendaraan sampai Rp 100 triliun, tetapi hasilnya hanya meningkatkan kemacetan dan polusi di kota-kota besar. Ini semua akibat mengejar keuntungan jangka pendek oleh sekelompok orang saat membuat perencanaan tata kota dan sarana transportasi. Mereka tidak berpikir jauh, menembus batas kepentingan generasinya. Akibatnya kita dipaksa untuk menerima, mengutuk, menangisi, dan mengkritik kekonyolan sekaligus akibat strategi pembangunan yang salah di masa lalu.

Semoga suhu politik yang mulai memanas akan melahirkan pikiran cerdas, visioner, dan mendorong tampilnya putra-putra bangsa yang segar dan terbaik.

Komaruddin Hidayat Rektor UIN Jakarta
Komaruddin Hidayat / Kompas

Tokoh Mas Marco Kartodikromo kurang dikenal, kecuali di lingkungan golongan komunis di Indonesia tahun 1960-an. Padahal ia salah satu tokoh penting Zaman Bergerak sejak tahun belasan abad 20, seperti dikisahkan sejarawan Jepang-Amerika, Takashi Shiraishi. Mas Marco pernah dipenjara gara-gara tulisannya melawan sistem kolonial Belanda di Indonesia. Mas Marco hanya lulusan sekolah rakyat desa, meski kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah swasta dan belajar otodidak bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan modern. Mas Marco benar-benar “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” yang sesungguhnya.

Kesadaran sebagai bangsa terjajah akibat perlakuan pemerintah dan masyarakat Belanda di Indonesia yang memperlakukan penduduk jajahan sebagai warga kelas dua. Diskriminasi atau pemisahan dilakukan di semua sektor kehidupan, dengan kedudukan masyarakat kolonial Belanda lebih tinggi dan menentukan.

Dalam pandangan masyarakat kolonial Belanda abad 20, masyarakat Indonesia masuk warga negara kelas tiga, baik karena peradabannya, tingkat pendidikan modernnya, ras Melayunya, maupun kemiskinannya. Secara kasar dapat dikatakan, pribumi Indonesia masuk spesies monyet jenis missing link-nya Darwin.

Itu sebabnya Mas Marco Kartodikromo dan para ekstremis zaman kolonial lainnya menuntut persamaan antara penduduk Indonesia dan masyarakat kolonial Belanda dan golongan Timur Asing. Tokoh ekstremis sebelumnya adalah RM Soewardi Soerjaningrat, bangsawan Paku Alaman, yang berani menuntut perlakuan sama lewat tulisan yang termasyhur dalam sejarah Jika Saya Seorang Belanda, yang sudah lebih dulu diadili dan dihukum buang keluar Indonesia.

Persamaan dalam segala hal

Semboyan sama rata sama rasa lalu populer sebagai jargon PKI setelah kemerdekaan. Maksudnya adalah persamaan di segala segi dalam masyarakat sosialis, yang dengan demikian menentang terbentuknya hierarki sosial dalam hak milik bersama. Namun semboyan yang berasal dari judul artikel serial Mas Marco ini tetap harus dibaca dalam maksud awal, yakni tak ada perbedaan antara penduduk terjajah dan penjajah. Penduduk Indonesia juga manusia, bukan jenis pithecanthropus.

Bagi Indonesia, semboyan itu masih relevan sampai hari-hari ini, meski Belanda sudah lama hengkang dari kepulauan ini. Sama rata dan sama rasa belum terwujud, dan mungkin tak akan pernah terwujud. Ketidaksamaan dan ketidakmerataan masih menggejala dalam masyarakat pascakolonial. Gejalanya seperti penggantian label kolonial diganti nasional. Gantilah penamaan “pemerintah kolonial” dengan “pemerintah nasional” kini atau “pejabat kolonial” dengan “pejabat nasional” sekarang ini.

Apakah sudah terjadi “persamaan” antara mereka yang memegang kekuasaan, baik kolonial maupun nasional, dan obyek kekuasaan, yakni rakyat, dalam hukum peradilan, dalam sistem penggajian, dalam hak-hak warga negara? Sama rata dan sama rasakah jika gaji pejabat dua puluh kali lipat dari yang bukan pejabat? Sama rata dan sama rasakah jika ongkos pemeliharaan hak para pejabat negara sekian belas kali lipat? Ada dua dunia, dunia nasional, kolonial, dan dunia rakyat/terjajah. Dunia Atas dan Dunia Bawah. Dunia Atas yang serba lebih tinggi, lebih superior, lebih menentukan, lebih kaya. Dunia Bawah lebih rendah, lebih inferior, lebih miskin, dan semata obyek kekuasaan?

Tahun 1950-an, Presiden Vietnam Ho Chi Minh mengunjungi Indonesia dengan pakaian amat sederhana, bahkan bersandal. Saat ditanya mengapa demikian, dijawab, rakyatnya juga seperti dia. Di tengah kemiskinan rakyat, presiden tahu diri untuk tidak hidup bermewah-mewah di Dunia Atas. Itu karena Vietnam negara komunis. Sama rata sama rasa. Tidak bermoralkah?

Pernah pula, entah zaman siapa, tamu-tamu negara naik kereta api dari Jakarta ke Bandung. Saat memasuki kota Bandung, di sepanjang perkampungan kumuh dibangun dinding darurat dicat bersih, agar para tamu tidak melihat kemiskinan rakyat Indonesia. Sama rata dan sama rasa?

Pengalaman sama rata sama rasa saya alami saat menjadi guru SMA awal 1960-an. Sebagai guru saya hanya naik sepeda, begitu pula murid-murid saya yang berasal dari golongan elite terpelajar. Seorang guru besar, orangtua murid, hanya naik Morris tua. Seorang dokter yang laris, juga orangtua murid, hanya punya satu mobil sedan. Anak-anak gubernur dan wali kota ke sekolah juga naik sepeda. Negara sedang miskin. Rakyat miskin. Pembesar-pembesarnya juga miskin. Sama rata sama rasa.

Indonesia terbalik

Kini dunia Indonesia sudah terbalik-balik. Sama rata dan sama rasa hanya di lingkungan Dunia Atas, dengan kemampuan punya rumah mewah di mana-mana. Mobil mutakhir ganti tiap tahun. Rekening bank paling sedikit 10 kartu. Gaji puluhan juta sebulan. Adapun sama rasa dan sama rata Dunia Bawah, hanya mampu mencicil rumah RSS, naik motor atau mobil tua, boro-boro menyimpan uang malah punya pinjaman dipotong gaji yang cuma di bawah lima juta. Sama rata sama rasa Dunia Atas menggambarkan seolah Indonesia sudah setara Amerika dan Eropa. Adapun Dunia Bawah kualitas sama rasa sama rata masih zaman kolonial. Rakyat cukup hidup dua setengah sen sehari.

Saya terkejut saat mewakili Indonesia dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara di Kuala Lumpur, 1980-an. Tiba di bandara disambut pegawai menengah Dewan Bahasa yang membawa mobil mutakhir yang di Indonesia hanya dimiliki dokter yang laris atau bos-bos pengusaha. Saat itu saya hanya punya skuter tua.

Sama rata sama rasa tidak harus ide sosialis-komunis. Kaya bersama, miskin bersama, itulah intinya.

Jakob Sumardjo Esais

Jakob Sumardjo /Kompas